HIMPUNAN Kawasan Industri(P hak kekayaan intelektual) Indonesia mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang memberikan dana sebesar Rp 200 triliun kepada Asosiasi Bank Milik Negara atauHimbarayang diharapkan mengalir ke sektor nyata.
Ketua Umum HKI Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana menyatakan dana ini perlu mampu memperkuat daya saing industri manufaktur serta yang berbasis tenaga kerja. “Karena keduanya memilikimultiplier effectluasnya kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, hingga memperkuat rantai pasok nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 15 September 2025.
Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 55 triliun kepada BNI, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Sementara itu, dana sejumlah Rp 25 triliun masuk ke PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) serta Rp 10 triliun untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) agar dapat digunakan sebagai kredit yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Akhmad berharap dana yang dialirkan ke sektor riil dapat meningkatkan investasi, produksi, dan kesempatan kerja. Namun, saat ini dunia usaha masih menghadapi tantangan seperti penurunan kemampuan beli masyarakat serta iklim ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung.
Berita Terkait
Menurut Akhmad, langkah pemerintah yang hanya fokus pada peningkatan pasokan pertumbuhan ekonomi mungkin tidak efektif. Ia menyatakan, diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan efisiensi biaya logistik dan energi, serta kestabilan pasar dalam negeri.
“Dengan demikian, dana stimulus bukan hanya menjadi solusi sementara, tetapi mampu memperkuat daya saing sektor industri nasional secara berkelanjutan,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional Kadin Indonesia.
Tanpa perbaikan mendasar ini, Akhmad menyatakan dana sebesar Rp 200 triliun hanya terparkir di perbankan. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen hanya dapat dicapai jika terjadi perbaikan sistemik dan upaya kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, serta seluruhstakeholders.
Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, juga memberikan peringatan terhadap risiko yang ada.moral hazardIa menyatakan perbankan rentan membuka kran besar agar aliran kredit mencapai target pemerintah, bukan mengurangi risiko dan kualitasnya. Syarifuddin meminta pemerintah menyelaraskan kebijakan agar BI tidak menyerap kembali likuiditas, sehingga biaya dana menurun.
Syafruddin menyatakan pemerintah juga harus mengeluarkan dashboard publik yang mengawasi suku bunga efektif, kredit baru, dan penyerapan tenaga kerja. “Paket pendamping tersebut membuat dana sebesar 200 triliun rupiah bekerja keras. Uang bergerak cepat dari rekening pemerintah ke tangan pekerja, pemasok, dan konsumen,” ujarnya.
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), menyatakan pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan dana, tetapi meningkatkan permintaan pasar yang menurun selama lima tahun terakhir. Akibatnya, dunia usaha tidak berkembang atau meminjam uang dari perbankan karena laba mereka juga melemah. Meskipun perbankan memiliki dana,
Faisal menambahkan, dunia bisnis tidak mengambil utang karena kondisi usaha yang juga sedang sulit. “Hal ini juga menjadi alasan mengapa permintaan terhadap kredit saat ini lebih rendah,” katanya kepada Tempo pada Sabtu, 13 September 2025.
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Didin Damanhuri, menyatakan bahwa pemerintah harus menyusun aturan agar 60 persen kredit dapat disalurkan kepada UMKM, usaha padat karya, dan sejenisnya. Tindakan ini juga dapat memperkuat kemampuan beli masyarakat kelas menengah.
Ia memperingatkan agar penggunaan dana ini tidak hanya sampai pada bisnis besar dan para pihak yang mencari keuntungan berlebihan, yang berisiko memperbesar ketimpangan. “Menurut saya, perlu ada aturan yang memaksa alokasi dana,” katanya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan
Bank yang menyimpan dana pemerintah harus melaporkan penggunaan uang negara kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan setiap bulan. “Jika nanti banknya kebingungan, akan ada panduan,” katanya.
Menurut Purbaya, perpindahan dana yang sebelumnya berada di bank sentral juga akan mempermudah perbankan dalam menggunakan dana tersebut untuk mendukung program pemerintah serta meningkatkan aktivitas perekonomian di dalam negeri.
Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atauBNIberjanji untuk memaksimalkan penggunaan dana pemerintah sebesar Rp 55 triliun yang akan dialokasikan sebagai pinjaman kepada sektor-sektor yang produktif.
Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo menyampaikan, penambahan likuiditas yang dialokasikan melalui kebijakan Purbaya ini akan memberi ruang lebih luas bagi perusahaan dalam menyalurkan kredit sesuai rencana pembangunan nasional.
“Penempatan dana ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap BNI. Dengan tambahan dana sebesar Rp 55 triliun, kemampuan pembiayaan kami akan semakin meningkat untuk mendukung sektor-sektor yang produktif,” ujar Okki dalam pernyataan tertulis yang dilansir.Antaradi Jakarta, Senin, 15 September 2025.
