Ilham Hidayat
Ciamis – Laporan “Indonesia Update” yang beredar pada Jumat (23/1/26) memantik sejumlah kritik tajam dari berbagai kalangan. Sejumlah klaim dan narasi besar dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ubed menyampaikan Pertama, pernyataan Presiden Prabowo di Davos tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang “segera mengalahkan McDonald’s” dipandang sebagian pengamat sebagai retorika yang lebih bersifat simbolik ketimbang argumentasi kebijakan.
Perbandingan produksi porsi makanan program negara dengan jaringan restoran cepat saji global dinilai kurang relevan dan cenderung mengalihkan fokus dari pertanyaan mendasar: bagaimana kualitas, distribusi, dan dampak gizi program tersebut bagi masyarakat terutama di wilayah rentan. Kritik juga diarahkan pada narasi keberhasilan pemberantasan korupsi yang dinilai belum dibuktikan dengan langkah signifikan di tingkat penegakan hukum.
Berita Terkait
Ubed juga menyampaikan Kerja sama Kemensos dan Kemenkop untuk mendorong Keluarga Penerima Manfaat agar masuk ke dalam Koperasi Merah Putih juga menuai sorotan. Para pengkritik mengingatkan bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela. Bila dorongan ini berubah menjadi tekanan terselubung, maka prinsip dasar koperasi sebagai wadah ekonomi yang egaliter berpotensi tercederai.”Ujarnya
Dalam isu hukum, pembebasan Khariq Anhar oleh PN Jakarta Pusat justru membuka luka lama terkait dugaan kriminalisasi aktivis pada gelombang demonstrasi besar Agustus 2025. Putusan hakim yang menilai dakwaan jaksa “tidak jelas” memperkuat kritik bahwa proses penegakan hukum pada periode tersebut sarat kelemahan prosedural.
Sementara itu ubed mengatakan, mandeknya penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak ditetapkan sebagai tersangka korupsi kuota haji membuat publik kembali mempertanyakan konsistensi KPK dalam menangani kasus kelas kakap.
Di sektor ekonomi, optimisme pemerintah mengenai “ekonomi Indonesia yang akan mengejutkan dunia” dipandang sebagian pihak terlalu prematur. “Ujar ubed
Di balik pertumbuhan kredit dan likuiditas yang tampak menjanjikan, sejumlah indikator menunjukkan ketimpangan yang makin tajam. Simpanan kelompok menengah bawah melambat, sementara tabungan ultra kaya justru melesat. Kredit UMKM masih terkontraksi, menandakan sektor riil skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat belum tersentuh perbaikan berarti.
Para analis memperingatkan bahwa pola pertumbuhan semacam ini berpotensi memperlebar jurang kesejahteraan bila tidak diimbangi kebijakan afirmatif yang kuat.
Di sisi lain, banjir yang melanda Jabodetabek sejak tiga hari terakhir kembali menguji kesiapsiagaan pemerintah daerah. Meski warganet menyoroti minimnya kritik terhadap gubernur Jakarta, fakta bahwa ratusan RT dan sejumlah ruas jalan terendam memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur, tata kelola air, serta mitigasi bencana masih jauh dari selesai. Cuaca ekstrem kembali menegaskan rapuhnya fondasi kota dalam menghadapi perubahan iklim.
Secara keseluruhan, narasi besar yang disampaikan pemerintah dan institusi nasional hari ini dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kondisi mikro yang dihadapi masyarakat: ketimpangan akses pembiayaan, rentannya ekonomi rumah tangga, serta lemahnya ketahanan terhadap risiko sosial dan iklim.
Penguatan ekonomi rakyat, transparansi hukum, dan mitigasi bencana yang konsisten menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab, bukan sekadar dikemas dalam optimisme panggung internasional.
Ikuti Ramadhan Series melalui Channel Whatsapp
Ikuti update berita MCNNEWS.ID di Facebook
